GenPI.co - Hakim Konstitusi Anwar Usman mencabut permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028.
Dalam amar putusan banding Nomor Nomor 446/B/2024/PT.TUN.JKT, PTUN Jakarta mengabulkan pencabutan permohonan itu.
“Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan penggugat/pembanding,” demikian petikan amar putusan itu, dikutip dari Antara, Kamis (19/12).
PTUN kemudian menyatakan perkara banding itu dicabut dan membebankan Anwar Usman untuk membayar biaya perkara Rp 250 ribu.
“Memerintahkan kepada Panitera PTUN Jakarta mencoret perkara banding dalam register banding yang sedang berjalan pada PTUN Jakarta,” demikian putusan itu.
Sebelumnya yakni Senin (16/12) Hakim Ketua Oyo Sunaryo dengan dua hakim anggota yaitu M. Arif Nurdu’a dan Achmad Hari Arwoko memutuskan perkara banding Anwar Usman.
Pengajuan permohonan banding atas putusan PTUN dilakukan oleh Anwar Usman pada Selasa 27 Agustus 2024.
Dalam permohonan banding itu, yang menjadi pihak terbanding adalah Ketua MK RI serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
PTUN Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024 memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman yang mempermasalahkan pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK 2023-2028.
PTUN menyatakan pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 batal atau tidak sah.
Selain itu juga mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi.
Namun PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman untuk dijadikan kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News