PSHK UII Minta Prabowo dan DPR RI Tetap Patuh Konstitusional soal Pilkada

GenPI.co - PSHK UII menyoroti terkait wacana Presiden Prabowo Subianto supaya kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD ke depannya.

Peneliti PSHK FH UII M Addi Fauzani menyebut wacana tersebut jika diwujudkan akan menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Dia menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2023 yang diukur Economist Intelligence Unit (EIU) memiliki skor 6,5 dan berada pada peringkat 56.

BACA JUGA:  Sebut Sistem Politik Indonesia Mahal, Prabowo: Yang Menang Lesu, Apalagi Kalah

Addi menyampaikan angka skor itu menunjukkan demokrasi yang ada di Indonesia masuk dalam kategori cacat (flawed democracy).

“Wacana pilkada melalui DPRD dengan dasar alasan efisiensi prosedur maupun anggaran adalah alasan yang sangat lemah,” katanya dikutip dari JPNN.com, Senin (16/12).

BACA JUGA:  Surati Prabowo soal Penggunaan Senpi Polisi, Kompolnas: Saran Bijak

Dia menilai narasi mahalnya menyelenggarakan pilkada terkesan hanya menyalahkan rakyat. Menurutnya, biaya yang tinggi karena politisi memakai cara instan.

“Biaya mahal itu lahir karena politisi yang memakai cara-cara instan dengan menggunakan uang untuk mendapatkan suara,” ujarnya.

BACA JUGA:  Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP: Kedaulatan di Tangan Rakyat

PSHK FH UII pun meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan anggota DPR RI supaya tetap patuh pada mandat konstitusional yakni pilkada digelar berdasar asas Luberjurdil.

Dia juga berharap supaya para politikus di Senayan tidak mendukung wacana itu. Sebab hanya akan menjadikan partai politik sebagai pembajak demokrasi.

Selain itu, PSHK FH UII meminta masyarakat untuik mengawal dan mengawasi pembentuk Undang-Undang supaya tetap teguh dan patuh pada kedaulatan rakyat. (mcr25/jpnn)