Soal Dualisme PMI antara 2 Politisi Senior Golkar, Bahlil Lahadalia: No Comment

GenPI.co - Bahlil Lahadalia enggan memberi komentar terkait dualism PMI antara dua politisi senior Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

“No comment,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Hal itu dikatakannya seusai menyampaikan pidato di acara Bimtek Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029 Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12).

BACA JUGA:  Golkar Sebut Dapat Jatah 8 Kursi Menteri Karena Hasil Lobi Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar tersebut kemudian langsung pergi tanpa berkomentar terkait kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait hasil Munas ke-22 PMI.

Sebelumnya, pada Munas ke-22 PMI 2024 yakni Senin (9/12) memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketum PMI Jusuf Kalla.

BACA JUGA:  Isu PTUN Putuskan Hasil Munas Partai Golkar Batal, Bahlil Lahadalia: Hoaks

Dalam acara itu juga memutuskan secara aklamasi meminta Jusuf Kalla menjabat Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Sementara itu, kandidat Ketum PMI Agung Laksono mengaku sudah melaporkan hasil Munas PMI ke-22 yang digelar pihaknya ke Kementerian Hukum.

BACA JUGA:  Dualisme Kepengurusan PMI, Supratman: Dilakukan Proses Mediasi

Agung Laksono mengklaim sudah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari anggota PMI sesuai ketentuan AD/ART, yakni 240 dari 392 anggota yang hadir.

Selanjutnya Jusuf Kalla menyatakan akan melaporkan Agung Laksono ke polisi dan menyatakan PMI harus ada satu dalam negara.

Jusuf Kalla menilai manuver yang dilakukan Agung Laksono dengan membuat Munas tandingan PMI ke-22 itu merupakan tindakan ilegal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menyatakan akan melakukan proses mediasi terkait dualisme tersebut.

“Sebelum mengambil keputusan terkait dualism kepengurusan, semua dilakukan proses mediasi,” ucapnya. (ant)