GenPI.co - Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai Pilkada Serentak 2024 masih diwarnai propaganda dan mobilisasi massa berdasarkan politik identitas yang negatif.
Namun, Deden menyebut tren politik identitas pada Pilkada Serentak 2024 sudah menurun.
“Penggunaan sentimen agama tidak terlalu kuat pada pilkada kali ini. Hal itu berbeda dengan beberapa perhelatan pilkada sebelumnya,” kata Deden, Selasa (3/12).
Deden mencontohkan penggunaan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
“Pilkada DKI 2017 sangat kuat mengambil isu-isu keagamaan dan juga Pilpres 2019,” ujar Deden.
Pakar Ilmu Komunikasi ini juga menyoroti pergeseran substansi narasi yang digunakan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Menurut Deden, saat ini narasi yang digunakan pada Pilkada Serentak 2024 ialah oligarki dan dinasti politik.
Dia menilai penggunaan narasi identitas politik yang turun dalam Pilkada adalah pencapaian tersendiri bagi Indonesia.
“Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kita sudah melewati kurang lebih 26 tahun jika dihitung dari masa reformasi. Hal itu berarti proses demokrasi kita bisa dikatakan sudah cukup matang,” ujar Deden.
Menurut Deden, saat ini demokrasi di Indonesia sudah lebih inklusif dibandingkan sebelumnya.
“Namun, dengan adanya media sosial dan digitalisasi informasi, setiap orang bisa bersuara melalui akunnya masing-masing. Ini yang perlu ditata ulang,” ungkap Deden.
Deden juga menilai perlu ada kejelasan regulasi untuk mengurangi potensi penyebaran hate speech, hoax, dan black campaign.
“Di sinilah letak urgensi peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat. Dalam upaya ini, pemerintah perlu didukung berbagai pihak, khususnya public figure atau bahkan influencer yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat,” tutur Deden.
Deden pun berharap agar masyarakat Indonesia mematuhi aturan yang berlaku agar demokrasi bisa berjalan dengan baik.
“Semua ini membutuhkan keikutsertaan dari seluruh kelompok atau organisasi masyarakat yang fokus terhadap demokrasi dan penguatan literasi politik,” kata Deden.
Deden menegaskan tingkat partisipasi yang rendah tidak serta-merta menjadi alat delegitimasi terhadap hasil Pilkada 2024.
“Rendahnya tingkat partisipasi ini justru harus menjadi evaluasi untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik,” kata Deden. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News