GenPI.co - Fraksi PKB DPR RI mewacanakan gubernur ditungjuk langsung pemerintah pusat atau melalui mekanisme di DPRD, karena biaya Pilgub sangat tinggi.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan jabatan gubernur fungsinya hanya sebagai koordinator.
“Fungsi gubernur hanya koordinator. Kan kita rezimnya otonomi daerah,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (30/11).
Dia kemudian mencontohkan untuk Pilkada Jawa Barat, dalam mencari seorang gubernur yang berungsi untuk koorinator saja harus menelan anggaran lebih dari Rp 1 triliun.
Menurutnya, hal tersebut kurang ideal dengan melihat kinerja gubernur. Dia menilai anggara besar itu bisa dipakai ke hal yang lebih mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Jazilul menyampaikan anggaran lebih dari Rp 1 triliun itu pun hanya untuk satu wilayah Jawa Barat dalam menggelar Pilkada Jabar. Belum lagi, daerah-daerah lainnya.
Dia menyebut jika anggaran lebih dari Rp 1 triliun itu digunakan untuk renovasi sekolah, tentu akan memberikan dampak yang merata.
“Kalau digunakan untuk membangun sekolah, jadi berapa? Kalau untuk renovasi sekolah, saya pikir cukup untuk renovasi sekolah di Jawa Barat,” ujarnya.
Jazilul mengatakan ketika gubernur dipilih melalui mekanisme di DPRD maka hanya butuh satu kotak suara. Berbeda ketika dipilih langsung, yang bisa menelan ribuan kotak suara.
“Serahkan ke DPRD, simpel. Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan ke partai atau lembaga lain. Kemudian bisa dimajukan,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News