GenPI.co - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak memiliki program 100 hari, tetapi adanya program emergency condition untuk 5 tahun ke depan.
"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai, dikutip Jumat (1/11).
Pigai membeberkan dia fokus pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih.
"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” ungkap dia.
Pigai membeberkan setelah menjadi Menteri HAM, dia menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf pada rapat perdana.
"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," tutur Pigai.
Pigai memperkirakan Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan.
Maka dari itu, pihaknya menegaskan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari.
Dia memilih menempatkan 5 tahun sebagai kondisi darurat.
Dengan demikian, seluruh pegawai Kementerian HAM mesti dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.
Dalam hal ini, Kementerian HAM berkomitmen berada di garis terdepan memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan.
Selain itu, layak bagi yang mendapatkan serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.
Di sisi lain, dia mengungkapkan sebelum berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementeriannya sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.
"Hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," jelas dia.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News