GenPI.co - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut tidak mempunyai program 100 hari. Namun dirinya memiliki program emergency condition (keadaan darurat) selama lima tahun.
Pigai mengatakan program emergency condition selama lima tahun tersebut untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.
“Kami tidak punya program 100 hari. Kami memiliki program emergency condition,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (31/10).
Hal tersebut disampaikanya saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (31/10).
Mantan komisioner Komnas HAM tersebut sebelumnya pada Rabu (23/10) mengaku akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari kerja kabinet.
Pigai juga menyampaikan akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.
“Andai saya nyatakan program 100 hari merupakan tata laksana, revitalisasi organisasi, serta pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai dalam 7 hari,” ujarnya.
Dia menyebut Kementerian HAM telah menggelar pertemuan sekitar 6 hingga 7 kali sebelum dirinya ikut pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang.
Dia mengatakan Kementerian HAM akan menggelar pelantikan untuk struktur baru pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11).
Oleh karena itu, Kementerian HAM tidak punya program 100 hari dan menempatkan lima tahun menjadi kondisi darurat.
Pigai menyatakan Kementerian HAM berkomitmen di garis depan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai ke orang yang membutuhkan, selama lima tahun ke depan. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News