GenPI.co - Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih rawan terjadi dan mengemuka di Pilkada 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan permasalahan ini membuat pihaknya perlu membahas strategi keamanan nasional dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
"Isu-isu krusial saat ini menjadi potensi yang rawan dalam hal keamanan nasional, seperti penggunaan SARA, netralitas ASN, hingga konteks keserentakan pemilu dan pilkada," kata Rahmat, Rabu (25/9).
Rahmat menjelaskan apabila nanti konflik terjadi dan terus memanas, maka berpotensi untuk memecah belah masyarakat Indonesia.
Selain itu, penyebaran isu sensitif SARA semakin mudah melalui media sosial.
"Penggunaan SARA dalam media sosial berdampak buruk hingga ke perpecahan bagi daerah-daerah di Indonesia, khususnya daerah yang rawan seperti Papua dan Madura," papar Rahmat.
Rahmat membeberkan jarak antara pemilu dan pilkada perlu diperhatikan agar lebih partisipatif.
Idealnya, tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak terlalu dekat, sehingga persiapannya juga bisa lebih maksimal.
"Selain isu krusial, semua perlu memperhatikan faktor jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada, seharusnya lebih dari satu tahun mungkin dua tahun agar lebih efektif dan partisipatif," tutur dia.
KPU menetapkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pada 22 September 2024.
Setelah itu pada 25 September hingga 23 November 2024 adalah masa kampanye bagi para paslon.
Selanjutnya pada 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara Pilkada 2024.
Sedangkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 Desember 2024.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News