GenPI.co - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan Anwar Usman tidak ikut dalam mengeluarkan putusan perkara uji materi UU Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah.
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah mendeklarasikan tidak ikut dalam memutus saat rapat permusyawaratan hakim (RPH).
“Pada RPH sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Anwar Usman. Jadi bukan diminta siapa-siapa. Beliau tidak ikut memutus,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (26/7).
Saldi mengungkapkan sikap Anwar Usman itu perlu disampaikan ke publik supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap mantan Ketua MK itu.
“Ini perlu disampaikan, supaya semua pihak tidak menaruh curiga. Beliau sudah declare di RPH, tidak ikut memutus,” tuturnya.
Saldi Isra diketahui yang memimpin sidang lanjutan perkara Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 didampingi Arsul Sani dan M. Guntur Hamzah pada Kamis kemarin.
Pemohon I A. Fahrur Rozi awalnya memohon provisi supaya Anwar Usman memeriksa dan memutus perkara.
Dia menilai Anwar Usman punya ikatan keluarga dengan Ketua PSI Kaesang Pangarep yang berpeluang maju Pilkada 2024.
Saldi mengatakan permohonan provisi itu sudah tidak relevan karena Anwar Usman sudah menyatakan tidak ikut memutus uji materi UU Pilkada.
Para pemohon dalam petitumnya meminta MK supaya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e menjadi: berusia paling rendah 30 tahun untuk cagub dan cawagub.
Kemudian paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau cawalkot dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan paslon. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News