Djarot Saiful Hidayat Akui Usulan RUU Dewan Pertimbangan Agung Secepat Kilat

GenPI.co - Anggota DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengakui proses usulan RUU tentang Perubahan Wantimpres yang nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secepat kilat.

Djarot mengatakan RUU yang telah disetujui dalam Rapur DPR RI pada Kamis (11/7) menjadi usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya ke tahap pembahasan.

Politisi dari PDIP itu pun mempersilakan kepada publik untuk menilai usulan RUU dan disetujui secepat kilat tersebut.

BACA JUGA:  Ancam Kebebasan Pers, Jurnalis Solo Demo Tolak RUU Penyiaran

“Coba tanya ke para ahli hukum tata negara terkait keberadaan DPA ini,” katanya dikutuip dari Antara, Kamis (11/7).

Dia menilai Dewan Pertimbangan Agung telah termaktub pada UUD NRI 1945. Djarot pun meminta anggota DPR yang akan membahasnya untuk mengejawantahkan syarat dalam keanggotaan DPA.

BACA JUGA:  Tolak RUU MK, Fraksi PDIP: Penjaga Konstitusi Harus Independen

“Terlebih posisinya sejajar, apa betul seperti itu? Sejajar seperti apa? Kemudian bagaimana pengisian orangnya?” ujarnya.

Dirinya yang juga Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengaku belum pernah membahas amandemen terkait DPA, khususnya yang sesuai semangat Pasal 16 UUD NRI tahun 1945.

BACA JUGA:  Bambang Pacul Minta KPK dan PPATK Bentuk Tim Bahas RUU Perampasan Aset

Pasal itu menyebutkan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasihat dan pertimbangan, yang selanjutnya diatur pada UU.

Djarot berharap supaya RUU itu tidak justru digunakan untuk bagi-bagi jabatan. Menurutnya, jika suatu jabatan tidak melalui proses meritokrasi, maka bisa berdampak buruk pada sistem demokrasi.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan RUU tentang Perubahan atas UU no 19 tahun 2006 mengenai Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

Presiden nantinya akan memilih ketua lembaga DPA dan menentukan jumlah anggota tanpa dibatasi seperti Wantimpres berjumlah delapan orang. (ant)