GenPI.co - Mendagri Tito Karnavian meminta supaya PPATK memberikan informasi terkait nama-nama kepala daerah yang terlibat atau menjadi pemain judi online.
Tito mengatakan jika ada kepala daerah yang terlibat atau menjadi pemain judi online berdasar temuan PPATK maka bisa diserahkan ke penegak hukum.
“Bisa diserahkan ke penegak hukum. Entah KPK, Kejaksaan, atau Polri untuk klarifikasi,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/6).
Dia menyebut saat ini ada 270 kepala daerah berstatus definitif. Kemudian terdapat 273 kepala daerah dengan status penjabat.
Tito mengungkapkan Kemendagri pun punya mekanisme dalam melakukan tindakan terhadap kepala daerah yang terlibat masalah hukum.
Jika terbukti, maka kepala daerah bisa terancam sanksi. Baik itu berupa peringatan atau bahkan sampai pencopotan dari jabatannya.
Tito menyampaikan temuan dari PPATK itu biasanya bersifat transaksi mencurigakan. Oleh karena itu jika dirinya menerima data itu, maka bisa langsung dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.
Dia menyatakan Kemendagri tidak akan sungkan mengumumkan nama-nama kepala daerah jika dugaan terlibat judi online itu memang benar.
“Ingat juga ini menjelang pilkada ya. Jadi hal-hal negatif bisa berdampak pada elektabilitas,” ucapnya.
PPATK sebelumnya mengumumkan ada lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR RI dan DPRD yang diduga terlibat judi online. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News