GenPI.co - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa netralitas seluruh jajarannya untuk tidak memihak kepada salah satu calon presiden (capres) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum alias Pemilu 2024.
Hal tersebut dibeberkan Yudo Margono di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Yudo Margono pun kembali menegaskan bahwa mulai fit and proper test dirinya sudah menjamin bahwa TNI harus netral.
"Tentunya, saya akan konsisten untuk itu. Nanti kami tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," kata Yudo Margono.
Tak sekadar menekan dengan kata-kata, Yudo Margono juga menegaskan pihaknya tak segan memberikan sanksi dengan menggunakan perangkat hukum yang ada kepada anggota TNI yang terbukti melanggar netralitas.
"Kami kan punya perangkat hukum, ada Pom (Polisi Militer) TNI, Pom AL (Angkatan Laut), Pom AD (Angkatan Darat), ada Pom AU (Angkatan Udara). Ya sudah, mekanisme itu saja," jelas Panglima TNI.
"Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi, prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kami kenakan sanksi hukum," sambungnya.
Selain itu, Yudo Margono membeberkan bahwa TNI memiliki perangkat intelijen untuk memastikan jajarannya di wilayah tetap netral dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
"Kalau ada oknum, pasti akan kami proses hukum. Jadi, nggak perlu diragukan lagi saya kira di dalam sejarah TNI. Sejak pemilu pertama sampai kemarin, kami netral," ungkapnya.
Menurut Yudo Margono, bahwa TNI bersama Polri segera menginventarisasi daerah yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Nanti menjelang pemilu, baru sesuai permintaan Polri. Kami akan mem-back up pasukan kami yang diperlukan," kata Yudo Margono. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News