GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang.
Seperti diketahui, sebelumnya mankan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut meyakini politik uang dalam Pemilu 2024 tak bisa dihindari.
“Politik uang akan menghantui pemilu di Indonesia jika elit-elit yang menjadi kandidat dalam pemilu masih terus mengandalkan hal tersebut,” ujar Nyarwi kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
Dirinya menduga praktik tersebut digunakan untuk memobilisasi para pemilih demi mendulang suara kemenangan.
“Trend itu juga bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar dan angka inflasi dan tekanan ekonomi yang ada menyulitkan kehidupan mayoritas pemilih,” tuturnya.
Menurutnya, politik uang hanya bisa diatasi jika pendidikan dan kecerdasan politik masyarakat di Indoensia baik.
“Selain itu, harus ada pengawasan praktek-praktek politik uang, penegakan hukum, dan penolakan masyarakat pada politik uang itu sendiri,” kata dia.
Dengan demikian, Nyarwi berpendapat peluang penggunaan politik uang akan menurun dan menghilang di tiap pemilihan langsung.
“Pengawasan dan penegakan hukum pada mereka yang menjalankan atau yang menerima politik saja tidak cukup. Langkah tersebut hanya mampu mengerem laju politik uang pada sisi hilir saja,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Nyarwi menyarankan agar perbaikan harus dilakukan dari hulu, yakni menghancurkan eskalasi praktek-praktek politik uang.
“Baik yang bersumber dari aktornya, yaitu elit-elit atau kandidat-kandidat yang menjalankan politik uang dan juga pemilih yang permisif pada politik uang, maupun dari faktor strukturalnya,” ujar Nyarwi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News