Selama Kemiskinan Masih Ada, Politik Uang di Indonesia Tak Bisa Dihapuskan

GenPI.co - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengaku tak mengetahui kapan politik uang akan berhenti terjadi.

Menurutnya, saat ini belum ada indikasi penurunan praktik politik uang. Dia bahkan menyebut politik uang justru makin masif dalam Pilpres 2024.

“Sejujurnya saya tidak tahu. Sebab, praktik tersebut terstruktur dan sistematis,” ujar Ujang kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).

BACA JUGA:  Politik Uang Menjamur, Elite Takut Kalah saat Pemilu?

Dirinya juga menduga praktik politik uang tak akan pernah hilang di Indonesia. Sebab, fenomena tersebut tak mudah dikendalikan.

“Selama kemiskinan masih banyak dan elite politik menggunakan cara itu untuk menang, politik uang sulit dihindari,” tuturnya.

BACA JUGA:  Pemilu Marak Politik Uang, Pemerintah Diminta Sanksi Tegas Para Oknum

Dengan demikian, menurut Ujang, orang-orang yang menggunakan politik uang tersebut akan melakukan tindakan koruptif setelah menjadi seorang penyelenggara negara.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan politik uang Pemilu 2024 tak bisa dihindari.

BACA JUGA:  Pengamat: Politik Uang Tak Menjamin Kemenangan Pilpres 2024

Dirinya juga mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif karena ada politik uang.

Meski demikian, dirinya menilai hal tersebut harus dilalui hingga Indonesia memiliki pemilihan langsung yang bersih.

“Itu (politik uang, red) akan terjadi pada 2024, tetapi harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu itu makin lama makin baik," ujar Mahfud MD.(*)