GenPI.co - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat memberikan kritikannya terkait status Nasdem di koalisi pemerintah beberapa waktu lalu.
Hal itu membuat pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga buka suara.
Menurutnya, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi.
“Karena, hanya Jokowi yang seharusnya punya hak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya,” ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Sabtu (15/10).
Dia menduga, perseteruan tersebut tampaknya percikan ketidakcocokan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Nasdem Surya Paloh.
“Memang tidak jelas pemantik ketidakcocokan kedua ketua umum partai politik tersebut,” tambahnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menambahkan ketidakcocokan itu terlihat ketika di suatu pertemuan, Surya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tapi tidak disambut Megawati.
“Sejak itu, hubungan Surya dengan Megawati memang terlihat dingin,” ucapnya.
Oleh karena itu, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing ketidakcocokan kedua ketua umum partai.
“Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu,” tegasnya.
Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tak perlu terjadi.
“Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi,” sambungnya.
Untuk itu, Hasto sebaiknya tak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain.
Mantan dekan fikom IISIP Jakarta itu menilai cara yang dilakukan Hasto akan merugikan partai dan dirinya sendiri. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News