GenPI.co - Partai Demokrat merespons isu reshuffle kabinet seusai Partai NasDem menggandeng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan reshuffle kabinet bukan untuk kepentingan sebagian kelompok.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dan berhak melakukan reshuffle kapan pun dirasa perlu,” ujar Herzaky kepada GenPI.co, Jumat (14/10).
Herzaky menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
“Kinerja pemerintah tanggung jawab presiden, bukan menteri,” tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan pernyataan Jokowi soal tidak ada visi misi menteri.
“Yang ada itu visi misi presiden,” ucapnya.
Meski demikian, dirinya juga mengatakan bahwa publik bisa dan berhak menilai reshuffle tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat atau sebagain kelompok saja.
“Jadi, reshuffle itu merupakan upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa,” kata dia.
Menurut Herzaky, reshuffle kabinet juga merupakan cara efektif untuk perbaikan nasib rakyat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News