GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai pemerintah selalu meremehkan rakyat soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp 10 ribu.
“Saat BBM naik, rakyat diberikan bantuan langsung tunai. Pemerintah selalu membuat jalan instan,” ujar Adib kepada GenPI.co, Jumat (9/9).
Adib juga menilai cara itu sering kali digunakan di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kemudian mengeklaim subsidi tidak tepat sasaran. Lho, kan, yang mengatur pemerintah sendiri,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga mengkritik soal BBM yang justru dibeli para pemilik kendaraan pribadi. Menurutnya, hal tersebut salah pemerintah sendiri.
“Seharusnya pemerintah memberi pembatasan ketat, dong, di pom bensin,” ucapnya.
Dirinya juga menyesalkan kenaikan harga BBM yang sangat berpengaruh kepada rakyat kecil.
“Setelah ini, sejauh mana pemerintah bisa mengatasi efek dominonya? Semua harga kebutuhan jadi tinggi, akhirnya rakyat menderita,” kata dia.
Oleh sebab itu, Adib menyarankan Jokowi agar lebih maksimal memerhatikan rakyat, khususnya dengan pendapatan rendah agar tak kesusahan dengan naiknya harga bahan bakar.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News