Suharso Monoarfa Digulingkan, Pengamat Sebut Cara PPP Tidak Terhormat

GenPI.co - Penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menuai polemik dan sorotan tajam.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai penunjukan tersebut tidak mengutamakan musyawarah.

"Keputusan pemberhentian yang diambil dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP menyalahi AD/ART PPP," katanya di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

BACA JUGA:  Soal Konflik Internal PPP, Jokowi Sampaikan Pesan Ini

Menurut Dedi, etika politik yang ditampilkan untuk menggantikan posisi Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP juga keliru, bahkan bisa disebut sebagai sabotase politik.

"Alasan yang digunakan juga tidak baik dan sama saja tidak menghormati hak dari Suharso Monoarfa," ucapnya.

BACA JUGA:  Puluhan Karangan Bunga Ucapan Selamat untuk Mardiono Hiasi DPP PPP

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut disebut mempunyai kontribusi dan andil besar dalam memimpin PPP.

"Posisi menteri ini tidak mudah didapat, untuk itu harus dihormati," katanya.

BACA JUGA:  Suharso Monoarfa Dipecat sebagai Ketum PPP, Praktisi Hukum Sebut Pembegalan

Selain itu, pelantikan Mardiono telah menabrak norma yang ada. Apalagi, nama ketua umum dan sekretaris jenderal yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Suharso dan Arwani Thomafi.

"Ini bukan cara PPP yang terhormat. Kita ketahui lebih mengutamakan musyawarah," ujarnya.

Menurut Dedi, langkah menggulingkan Suharso dari Ketua Umum PPP akan membuat simpatisan bergerak dan menentang.

Hal tersebut juga dinilai tidak baik untuk PPP yang punya pekerjaan rumah berat dalam menatap Pemilu 2024. (antara)