Politikus PDIP Geram dengan Menkes Budi Gunadi

GenPI.co - Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyayangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendukung Gubernur Anies Baswedan soal penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

Dia pun menyinggung latar belakang Budi Gunadi yang bukan merupakan orang yang mendalami ilmu kesehatan.

"Bila latar belakang tidak sesuai bidang yang hendak dirombak, ada baiknya menghargai disiplin ilmu yang menggeluti konsep tersebut," ujar Gilbert di Jakarta, Senin (8/8).

BACA JUGA:  Sri Mulyani Sampaikan Kabar Gembira, Semua Boleh Tersenyum

Dia mengatakan, penamaan rumah sehat untuk branding rumah sehat justru menimbulkan kerancuan.

Sebab, menurut ilmu kesehatan lingkungan rumah sehat ialah rumah tinggal yang mempunyai persyaratan dari segi ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, pengelolaan limbah, sumber air, hingga penyimpanan makanan.

BACA JUGA:  Soal Tewasnya Brigadir J, IPW Beber Ada Geng Penjahat di Mabes Polri

"Sesuai Kemenkes, istilah rumah sehat itu digunakan untuk rumah tinggal yang sehat. Istilah rumah sehat tidak mungkin digunakan untuk rumah sakit," kata anggota DPRD DKI ini.

Oleh karena itu, dia menuding baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun Menkes Budi Gunadi Sadikin kurang memahami konsep ilmu kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:  Menko Luhut Sampaikan Kabar Soal Utang Negara, Semua Harap Tenang

Bahkan, Gilbert juga menyebut keduanya tak mengerti aturan Kemenkes mengenai kriteria rumah sehat.

"Konsultasi ke ahli ilmu kesehatan masyarakat dan ahli tata bahasa akan menjernihkan kerancuan ini sebelum terlalu jauh," katanya.

Adapun alasan yang digunakan Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Budi Gunadi Sadikin untuk penjenamaan Rumah Sehat ini ialah agar masyarakat lebih menyadari perlunya hidup sehat.

Gilbert menyebut pernyataan ini justru kontradiktif dengan realita di lapangan.

Pasalnya, angka imunisasi di DKI dengan penduduk sekitar 11 juta jiwa masih kalah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang penduduknya mencapai 35 juta jiwa.

"Masalahnya tidak ada satu pun konsep Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam bidang Promosi Kesehatan yang menyebutkan perubahan nama akan merubah pola pikir, seperti mengganti nama seseorang untuk memperbaiki rezekinya," pungkasnya. (*)