Lucius Karus: Pj Kepala Daerah Harus Memiliki Integritas

GenPI.co - Penjabat atau PJ kepala daerah yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus memiliki integritas.

Hal itu dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dia menyebut sangat penting memiliki penjabat kepala daerah yang berintegritas. 

BACA JUGA:  Peran DPD Makin Terpinggir, Formappi Bongkar Hal Ini

Sebab, jika integritasnya lemah, akan mudah tergoda dan terjebak dalam permainan transaksional di daerah, terutama menjelang Pemilu 2024.

"Jadi cita-cita menjadikan daerah lebih maju di bawah penjabat kepala daerah akhirnya gagal," ucap dia di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (31/7).

BACA JUGA:  Formappi: Relasi Penjabat Kepala Daerah dengan DPRD Mesti Jelas

Menurut Lucius, integritas itu nanti bisa melawan jualan legitimasi yang akan diandalkan oleh DPRD dalam bargaining kebijakan di daerah.

Selin itu, dia menilai penunjukan langsung penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat akan mempengaruhi hubungan pj dengan DPRD dalam berbagai kebijakan.

BACA JUGA:  Rencana DPRD Usulkan 3 Nama Pj Kepala Daerah, Ini Kata Formappi

"Dalam banyak hal DPRD masih sangat tergantung dengan kepala daerah, khususnya terkait dengan anggaran. Proyek-proyek di berbagai daerah itu urusan DPRD," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menduga DPRD bisa saja berpotensi melakukan politik transaksional jelang Pemilu 2024.

Lucius mengatakan bisa saja DPRD mencari berbagai cara untuk mendapatkan proyek-proyek itu. 

"Saya mengira hambatan paling nyata terkait tuntutan modal untuk Pemilu 2024 akan muncul pada 2023. Tuntutan akan ketersediaan uang itu pasti akan makin riil saja bagi politisi yang mau maju lagi," terang pria asal Flores, NTT ini.

Lucius mengatakan sumber uang paling nyata itu APBD dan pasti mereka sangat berkepentingan untuk bekerja sama dengan kepala daerah.

"Dalam tanda petik untuk memastikan ada proyek yang mengalir ke mereka, kemudian mendapatkan dukungan (politik, red) dari sana," tuturnya.

Oleh karena itu, Lucius menyatakan juga penting bagi Kemendagri untuk membuat aturan teknis yang mengatur hubungan antara DPRD dengan penjabat kepala daerah. (*)