GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku setuju dan mengafirmasi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal impor.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi marah hingga menyebut kata bodoh akibat kementerian/lembaga masih mengutamakan kegiatan impor.
Kemarahan Jokowi terjadi saat kegiatan Rakornas bersama menteri dan kepala daerah, Selasa (14/6).
“Kita tahu impor itu pakai APBN atau APBD dan itu sama sekali tak memajukan perekonomian nasional. Itu benar,” ujarnya, dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Rabu (15/6).
Menurut Refly, ini bukan kali pertama Jokowi marah dalam rakornas yang dihadiri kementerian/lembaga dan kepala daerah.
“Artinya, setelah Jokowi marah waktu itu, belum ada perubahan. Ini memprihatinkan,” ungkapnya.
Advokat itu pun mempertanyakan di mana letak kesalahan utama dari permasalahan itu.
Meskipun begitu, Refly mengakui bahwa tak mudah mengawal birokrasi yang rentangnya besar, yaitu dari Sabang sampai Merauke.
“Soal belanja kepala daerah misalnya, tentu akan sulit dikontrol. Sebab, mereka memiliki otonomi, walaupun APBD tetap dievaluasi, terutama kegiatan impor,” paparnya.
Oleh karena itu, Refly menyarankan agar Jokowi melakukan kontrol langsung lewat kementerian/lembaga.
“Lakukan itu dengan sistem reward and punishment. Kalau memang ditemukan angka impornya lebih tinggi daripada belanja produk lokal, berhentikan saja menteri atau pimpinan lembaganya,” tuturnya.
Menurut Refly, tanpa sistem reward and punishment, menteri dan pimpinan lembaga yang yakin tak akan dicopot atau di-reshuffle, bakal cuek saja.
“Presiden Jokowi marah 1000 kali pun, dia santai saja,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News