GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin haus kekuasaan.
Hal itu disampaikannya setelah Cak Imin mengubah alasan mengapa penundaan pemilu harus dilakukan.
Seperti diketahui, Cak Imin beberapa waktu lalu mengatakan bahwa penundaan pemilu dilakukan untuk melindungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurut Jamiluddin, alasan Cak Imin yang berubah-ubah mengindikasikan keinginan elite pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.
"Itu hanya keinginan segelintir elite yang haus kekuasaan. Kelompok elite ini selalu mencari alasan yang berubah-ubah sebagai pembenaran," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Jumat (22/4).
Menurutnya, semua pembenaran yang dikemukakan Cak Imin jelas bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Sebab, melalui berbagai survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, Cak Imin jelas mengabaikan kehendak rakyat.
"Sikap Cak Imin ini tentu sangat ironis, karena sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru mengabaikan dan meniadakannya," tuturnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi.
"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin dalam Pemilu 2024. Kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News