GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa jaringan bisnis Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjauhkan Indonesia dari good governance.
Menurut Refly, jaringan bisnis Luhut yang dikelola saat menjabat sebagai pejabat publik berpotensi menjauhkan Indonesia dari praktik good governance.
Pasalnya, salah satu ciri negara yang bisa makmur adalah adanya good and clean governance.
“Kalau modal dilarikan ke luar negeri, sesungguhkan kita mencemplungkan diri ke bentuk negara yang tak terbuka,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (15/4).
Refly mengatakan bahwa negara tak terbuka memiliki pejabat negara yang berpotensi menyalahgunakan jabatan.
“Mereka menggunakan jabatannya untuk berbisnis dan meningkatkan keuntungan perusahaan di tengah lipatan kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan tak terbatas pada satu nama menteri saja.
“Ini tak hanya kepada sosok menteri tertentu, tetapi untuk semuanya, bahkan untuk Presiden Jokowi sekali pun,” tuturnya.
Pasalnya, nama Presiden Jokowi secara tidak langsung terseret dalam lingkaran bisnis yang mengelola proyek negara selama dia menjabat.
“Presiden Jokowi disebut punya kaitan dengan perusahaan yang dikelola oleh putranya,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News