BLT Minyak Goreng Sumber Korupsi, Kata Presiden Partai Buruh

GenPI.co - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada potensi besar korupsi terkait bantuan langsung tunai alias BLT minyak goreng. 

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu kepada masyarakat miskin. 

Said mengimbau agar masyarakat tidak menerima BLT tersebut karena sumber korupsi. 

BACA JUGA:  BLT Minyak Goreng Cair, Bakal Dikirim Melalui PT Pos Indonesia

"BLT minyak goreng hanya sumber korupsi. Itu semua kasus-kasus yang ada di KPK karena BLT dan bansos," ujar Said di Jakarta Timur, Selasa (12/4) 

BLT minyak goreng kata Said berpotensi besar menjadi ladang bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab. 

BACA JUGA:  Kemensos Optimistis Penerima BLT Minyak Goreng Bisa Tepat Sasaran

Said mengatakan, anggaran sebesar Rp 6,9 triliun seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk memberi subsidi minyak goreng. 

"Jadi, bukan hanya untuk minyak goreng curah, melainkan minyak goreng kemasan meski belakangan terbukti gagal," jelasnya. 

BACA JUGA:  BLT Minyak Goreng Kenapa Bentuknya Uang Tunai? Ini Alasannya

Said menegaskan bahwa pihaknya jelas menolak keras BLT minyak goreng karena bukan solusi. 

Dia mengatakan, rakyat tidak membutuhkan BLT, tetapi harga minyak goreng yang turun. 

"Tidak usah BLT. Rakyat nggak butuh BLT, yang dibutuhkan harga minyak goreng turun," kata Said. 

Said bahkan menuding pemberian BLT sebenarnya bukan membela rakyat miskin, melainkan menguntungkan para produsen minyak goreng. 

"Artinya taipan-taipan CPO itu tetap menjual minyak goreng dengan harga pasar. Nah, mengapa negara tunduk sama mafia minyak goreng?,” kata Said. (*)