GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai insiden penganiayaan Ade Armando adalah buah dari politik belah bambu yang diciptakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Refly, hal tersebut terlihat dari perdebatan yang terjadi sesaat sebelum Ade Armando dikeroyok massa.
Seperti diketahui, video tersebut beredar luas di media sosial.
“Kita tak tahu pangkal soal debatnya apa, tetapi inilah hasil dari politik pembelahan yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (12/4).
Refly Harun mengatakan bahwa politik belah bambu itu membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pendukung dan pengkritik pemerintah.
Dua kelompok pro dan kontra pemerintah sebenarnya biasa saja dalam praktik berdemokrasi.
Namun, hal tersebut menjadi tak wajar jika ada segelintir kelompok masyarakat yang seakan kebal hukum.
“Mereka dianggap punya privilese dan bisa ngomong apa saja. Sementara itu, orang lain tak bisa apa-apa, karena orang tersebut dilaporkan ke polisi pun tak diproses,” ungkapnya.
Menurut Refly, hal itu menjengkelkan, karena kelompok masyarakat kebal hukum itu secara terus menerus mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian.
“Bahasa yang digunakan pun sangat vulgar. Misalnya, mereka mengucapkan selamat kepada polisi yang telah membunuh enam laskar FPI,” tuturnya.
Refly menilai kelompok masyarakat kebal hukum itu terus mengolok-olok pihak pengkritik pemerintah, bahkan dengan menyinggung SARA, terutama agama.
“Ini yang menjadi dendam yang menggumpal di masyarakat. Pasalnya, di sisi lain, masyarakat yang hanya kritis kepada pemerintahan justru dengan mudah ditangkap dan dipenjarakan,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News