3 Masalah Jokowi Dibongkar, Pemerintah Harap Waspada

GenPI.co - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo beberkan tiga pokok permasalahan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang harus segera diselesaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari mengatakan bahwa Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah dan partai koalisi perlu untuk menyelesaikan setidaknya tiga isu politik terkait hal tersebut.

Pertama, masa jabatan presiden.

BACA JUGA:  Keputusan Jokowi 2 Periode Harga Mati, Kata Fadjroel Rachman

Pada isu jabatan presiden, perlu adanya kepastian politik dari Presiden Jokowi bahwa jabatan presiden (dan wapres) cukup dua periode sesuai konstitusi.

“Presiden Jokowi juga harus bisa menjamin suksesi kepemimpinan nasional berjalan secara demokratis pada Pemilu Presiden 2024,” ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (8/4).

BACA JUGA:  Pengamat Sebut Jokowi Terjebak Dalam Kompromi Politik, Lupa Janji

Kedua, penundaan pemilu.

Pada isu penundaan pemilu, pemerintah bersama DPR perlu memastikan kelancaran proses penyelenggara, pentahapan, dan penganggaran pemilu.

BACA JUGA:  Sentil Menteri yang Dianggap Bermasalah, Jokowi Lepas Tangan?

KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang baru harus segera dilantik agar bisa langsung berkoordinasi bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan tahapan dan anggaran Pemilu 2024.

“Sebab, pada 11 April 2022 ini masa jabatan KPU dan Bawaslu lama periode 2017-2022 akan berakhir,” ungkap Ari.

Ketiga, amandemen konstitusi.

Soal isu amandemen konstitusi, perlu dipastikan bahwa pada sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf ini tidak ada lagi upaya atau manuver politik untuk mengamandemen konstitusi.

“Semuanya ini agar relevan dengan perintah Presiden Jokowi untuk fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi,” papar Ari.(*)