GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai deklarasi dukungan Jokowi tiga periode oleh DPP Apdesi bukan merupakan aspirasi yang asli.
Refly bahkan menilai deklarasi dukungan tersebut bukan sebuah kebetulan.
“Dukungan tiga periode atau semacamnya itu susah untuk dikatakan sebagai genuine aspiration,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (1/4).
Menurut Refly, ada orang-orang dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusahakan agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang.
Perpanjangan itu dilakukan dalam jangka waktu minimal dua tahun dengan penundaan pemilu atau bahkan menambah satu periode masa jabatan lagi.
“Perbedaannya, jika ingin tiga periode, Jokowi harus bisa menang pemilihan,” ungkapnya.
Advokat itu menilai presidential threshold (PT) 20 persen adalah keinginan lingkar kekuasaan.
“Pasalnya, PT 20 persen akan mengerucutkan calon presiden menjadi hanya dua orang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Refly mengingatkan agar pejabat pemerintah menjalankan politik dengan tetap berpegang pada hukum dan etika.
“Hukumnya tentu saja konstitusi, sementara etikanya sesuai dengan etika negara demokratis yang menerapkan praktik good and clean governance,” paparnya.
Salah satu penerapan langsung dari hukum dan etika tersebut adalah pembatasan kekuasaan pemimpin.
“Kekuasaan itu harus bergilir dan melalui pemilihan yang riil. Kekuasaan itu didapatkan dengan legitimasi rakyat dan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News