GenPI.co - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ogah berkomentar soal big data penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia beralasan sudah banyak yang memberikan komentar terkait polemik tersebut seperti praktisi, pengamat, politisi, dan masyarakat. berkomentar.
"Saya tidak mau menambah polemik, apalagi itu baru sebatas wacana belum ada yang konkret proses politiknya dijalankan baik di DPR maupun MPR," ujar Dasco di kawasan Parlemen, Senayan, Selasa (15/3/2022).
Politikus Gerindra itu menambahkan, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan melalui rapat bersama Komisi II DPR RI.
"Selain tidak mau menanbah polemik kami juga masih komitmen kerangka hukum yang ada, bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan berjalan dan kapan pelaksanaannya," beber Dasco.
Dasco kembali menegaskan tak mau berkomentar ketika ditanya apakah Luhut harus membuktikan soal big data penundaan Pemilu 2024 tersebut.
"Saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, sudah banyak yang berkomentar," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemilih PDIP, Demokrat dan Gerindra mendukung soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu rakyat yang ngomong," ungkap Luhut di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
Menurut Luhut, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.
"Rakyat tak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu," klaim Luhut.
Dia menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News