GenPI.co - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak independen dan sarat kepentingan politik.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Muhaimin Iskandar meyakini adanya keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Adian menegaskan, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu.
Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR.
Jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen.
Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, dan yang setuju hanya 187 kursi.
Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei.
Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.
"Berdasarkan Big Data dari Muhaimin dan Luhut ini disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak," ujar Adian dalam keterangannya, Minggu (13/3/2022).
Adian juga menyebutkan hasil Big Data dari Luhut dan Muhaimin yang dipaparkan tidak diikuti data pendukung lain.
Berbeda dengan hasil survei LSI yang dipaparkan secara lengkap.
"Paparan hasil Big Data hanya disampaikan dalam pernyataan politikus tanpa publikasi resmi yang detail," ucapnya.
Dia menambahkan, di semua media hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media, di mana 60 persen mendukung, 40 persen menolak."
"Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari Big Data yang berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau yang lain," jelas dia.
Adian mengungkapkan dalam penyampaian hasil Big Data tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodelogi yang digunakan.
Misalnya, dari mana angka 100 juta didapat, berapa lama rentang waktu pengumpulan data, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah, serta margin error dan lembaga mana yang mengelola Big Data tersebut.
"Tidak disebutkan apakah lembaganya independen sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman," bebernya.
Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 ini menuturkan, paparan terkait hasil penelitian penting disampaikan secara detail, karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat.
"Baiklah, kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisis Big Data tersebut, semoga ada dan objektif. Sambil menunggu, mari lihat bagaimana rakyat Indonesia hari ini," tandas dia.(gir/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News