GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai ada sebuah pembangkangan di dalam koalisi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun hal tersebut dia ucapkan lantaran ada sebuah wacana untuk menunda pemilu yang sudah dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
“Pesan yang saya baca, koalisi kabinet Jokowi di 2022 ini tidak solid lagi. Ada anggota koalisi yang dalam tanda kutip sudah tidak taat lagi,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (6/3).
Padahal, menurutnya koalisi Jokowi seharusnya masih berlaku sampai periode kedua presiden berakhir.
“Jika ada wacana penundaan pemili berarti koalisi itu sudah tidak solid. Banyak anggota koalisi yang sudah memikirkan suksesi 2024,” katanya.
Menurut dia, orang-orang yang ingin pemilu ditunda tidak konsisten dan hanya memikirkan ambisi pribadi untuk 2024.
“Giliran ada kepentingannya, mereka tidak mau menundanya seperti Pilkada walaupun saat itu ada covid-19,” tuturnya.
Adib mengaku geram lantaran para elite politik yang dinilai punya kepentingan tersebut berusaha membuat dibuatlah wacana penundaan pemilu.
“Ini tak lain adalah kemunduran demokrasi. Jangan sampai energi kita habis untuk memikirkan undang-undang pemilu dan amendemen hanya untuk syahwat kekuasaan dan kepentingan itu,” kata Adib.
Dia lantas mengingatkan para elite politik untuk tidak berdansa di tengah bencana pademi covid-19.
“Mereka hanya memikirkan perebutan kekuasaan. Rakyat lagi susah karena covid-19, kenapa waktu pilkada tidak ngomong seperti itu (menunda pilkada)?” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News