GenPI.co - Partai koalisi pendukung pemerintah mewacanakan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Wacana itu tentu saja mendapat reaksi pro kontra.
Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, menilai perpanjangan masa jabatan presiden adalah new nepotisme, karena tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut.
"Kita jangan berdalih masalah covid, luar negeri juga pemilu kok. Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan," kata Tamil dalam keterangannya, Jumat (25/2).
"Jadi ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan, ini jelas nepotisme gaya baru," sambungnya.
Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil, menduga bahwa perpanjangan masa jabatan presiden hanya sebuah langkah agar Gibran bisa masuk bursa cawapres.
Sebab jika pilpres diadakan tahun 2024 usia Gibran belum mencukupi, namun jika pilpres diundur hingga 2027 di putra sulung Presiden Jokowi itu tepat berusia 40 tahun.
Nah, lanjut Tamil, secara konstitusi Walikota Solo itu bisa dicalonkan sebagai wakil presiden.
"Saya melihat ada arah agar Gibran bisa masuk bursa Cawapres, sehingga dipaksakan perpanjangan ini. Jadi saya bertanya ada apa ini sehingga seolah trah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat?" jelasnya.
Disisi lain, Kang Tamil mengatakan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini, Jokowi tidak percaya kepada para capres yang muncul saat ini, termasuk dari PDIP.
"Ini juga mengambarkan bahwa Jokowi tidak percaya pada calon yang ada saat ini, termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP. Ini akan membuka peluang Gibran untuk maju di 2024," pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News