Pengamat Komunikasi Sentil Menohok DPR, Isinya Bikin Panas

GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) kental akan aspek politis.

"Pertimbangan politis bukan untuk kepentingan negara, tapi lebih pada kepentingan partai atau personal si anggota DPR RI," jelas Jamiluddin Ritonga kepada GenPI.co, Jumat (18/2).

Kalau sinyalemen tersebut benar, ini menjadi dasar yang kuat fit and proper test di DPR RI memang tidak diperlukan.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

"Sebab, tes di DPR cukup banyak, di antaranya untuk calon Panglima TNI, calon Kapolri, anggota Ombudsman, Hakim Agung, Gubernur BI, dan Deputinya, Pimpinan KPK, Komisi Yudisial, duta besar, dan lainnya," tuturnya.

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan jika fit and proper test lebih kental aspek politisnya, kapasitas yang terpilih bukanlah orang-orang yang terbaik.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget

"Kalau hasilnya demikian, menjadi dasar yang kuat pula untuk menyatakan fit and proper test memang tidak diperlukan di DPR," ungkap Jamiluddin Ritonga.

Selain itu, Jamiluddin Ritonga merasa aneh DPR ikut memilih pejabat publik yang nantinya akan ia awasi.

BACA JUGA:  Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

"Di sini besar kemungkinan terjadi konflik kepentingan saat melakukan pengawasan," jelas Jamiluddin Ritonga.

Tidak sampai di situ, keanehan lainnya adalah pejabat publik yang dipilih melalui fit and proper test, tak lama kemudian dikritik habis oleh anggota DPR yang memilihnya.

"Di sini timbul pertanyaan, apa yang diukur saat fit and proper test?" tanya Jamiluddin Ritonga.

Oleh karena itu, sudah sebaiknya DPR tidak ikut memilih pejabat publik melalui fit and proper test.

Biarkan pejabat publik dipilih oleh eksekutif atau yudikatif agar DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan tanpa beban apapun. (*)