GenPI.co - Perihal data Bank Indonesia (BI) yang kena bobol, PSI pun memberikan sebuah pesan penting.
Awalnya, PSI meminta kepada seluruh pihak, terutama instansi pemerintah dan lembaga negara, untuk berhati-hati menjaga data Warga Negara Indonesia.
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo pun memberikan tanggapan perihal data BI yang mengalami kebobolan.
Dirinya mengingatkan, pembobolan data milik BI bukan hanya soal keamanan data, tapi juga terkait uang ribuan triliun rupiah.
"Ini terkait keamanan 6.500 triliun rupiah lebih dana pihak ketiga di perbankan Indonesia," ujar Sigit dalam rilis yang diterima GenPI.co, Senin (24/1).
Awalnya, kebocoran data yang menimpa BI disebut hanya terjadi pada 16 perangkat komputer di kantor cabang Bengkulu.
Namun, dari analisa beberapa analis keamanan pada data yang dibagikan sang hacker, Conti Ransomware, kebocoran ditengarai terjadi di lebih dari 20 kota.
“Informasi yang kami peroleh dari seorang analis keamanan data, kebocoran terjadi di lebih dari 200 komputer dan Conti Ransomware berhasil meretas 52.767 file berukuran total 74,82 GB,” ungkap Sigit.
Jika masalah keamanan data BI ternyata lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya, PSI khawatir bisa mengguncang industri perbankan.
"Jangan lupa basis industri perbankan adalah kepercayaan dan keamanan dana nasabah, " tambah Sigit.
Pembobolan data milik institusi pemerintah, lembaga negara, dan BUMN kerap terjadi dalam setahun terakhir. Bahkan data pribadi milik Presiden Jokowi sempat menyebar di Internet.
Sigit menyebut masyarakat sudah bosan meminta DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“Tiap ada data milik Warga Negara Indonesia diretas, masyarakat selalu mengingatkan DPR RI untuksegera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Faktanya DPR kita super malas dan sama sekali tidak mendengarkan aspirasi masyarakat ini,” sesal Sigit.
Lebih lanjut, PSI masih tetap berharap DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.
“Setidaknya, jika ada penyalahgunaan data yang diretas, masyarakat dilindungi oleh hukum yang jelas. Saya berusaha untuk optimistis, namun faktanya RUU ini sudah lebih dari dua tahun mandek di DPR," tegasnya.
"Melihat DPR tahun lalu hanya mampu mengesahkan delapan Undang-undang, saya realistis saja dan mengajak masyarakat untuk lebih ketat menjaga database yang dikelolanya masing-masing,” tutup Sigit.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News