GenPI.co - Langkah kepolisian menyambangi Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti berbuntut panjang.
Seperti diketahui, hal tersebut berawal dari beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" di YouTube Haris Azhar.
Banyak aktivis yang menyayangkan langkah tersebut. Salah satunya, yakni Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra.
"Upaya penjemputan paksa terhadap Haris dan Fatia merupakan bentuk intimidasi terhadap aktivis," ujar Ardi Manto Adiputra kepada GenPI.co, Kamis (20/1).
Menurutnya, selama ini Haris dan Fatia selama ini sangat kooperatif menghadapi proses hukum yang dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jadi tindakan kepolisian tersebut sangatlah berlebihan. Terlebih lagi, kasus yang dipersoalkan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga (LSM)," jelasnya.
Menurut dia, hal tersebut tidak patut dilakukan. Pasalnya, penelitian-penelitian tersebut yang mengindikasikan ada pejabat negara yang memiliki konflik kepentingan.
"Penelitian itu, kan, terkait pengerahan militer secara besar-besaran di Papua, di antaranya adalah Menko Marves. Penelitian tersebut tentu dilakukan dengan standarnya dan tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Keduanya diperiksa sebagai saksi atas laporan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Haris mengaku heran dengan upaya penjemputan paksa tersebut.
"Kalau memang enggak hadir saya sudah jelaskan alasannya, kami kirim surat segala macam," kata Haris Azhar.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News