Kritik Pernyataan Bahlil, Pengamat: Itu Tugas Tambahan Pemerintah

GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memberi tanggapan terkait pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Seperti diketahui, Bahlil mengatakan dunia usaha setuju jika Pilpres 2024 diundur.

Dengan kata lain, hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya masa jabatan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:  Jerry Massie: Bahlil Lahadalia Menteri Buta Sejarah

Menurutnya, dampak pada dunia usaha tersebut adalah persoalan yang berbeda dari upaya untuk menunda Pilpres 2024.

"Persoalan berdampak pada dunia usaha menjadi tugas dan pekerjaan tambahan bagi pemerintah," ujar Dedi kepada GenPI.co, Kamis (13/1).

BACA JUGA:  Pengamat Komunikasi Sentil Menteri Investasi Bahlil, Menohok

Sebab, menurutnya, pemerintah harus hadir untuk mengatur negara supaya dunia usaha tetap bisa berjalan dengan baik bersama dengan jalannya konstitusi.

"Pemerintah harus upayakan bagaimana caranya untuk tetap menjalankan konstitusi sekaligus melangsungkan usaha dan perekonomian agar tetap baik," ucap Dedi.

BACA JUGA:  Pengamat Sentil Keras Menteri Investasi Bahlil, Terkait Jokowi

Menurut Dedi, pernyataan Bahlil tetap disahkan sebagai pendapat.

Namun, Indonesia sudah bersepakat untuk menggunakan sistem demokrasi elektoral.

Dengan demikian, menurut Dedi, keinginan pengusaha yang disuarakan oleh Bahlil tidak akan semudah itu tercapai.

"Artinya, mau tidak mau, harus mengikuti konstitusi terlebih dahulu dibandingkan dengan mengikuti dunia usaha," ucapnya.

Menurut Dedi, negara harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan demokrasi, yakni menggelar pemilihan presiden untuk mendapatkan pemimpin baru. 

"Salah satunya, yakni dengan melangsungkan pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan sejenisnya yang memang sudah diatur di dalam undang-undang," tandasnya. (*)