GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mendadak ikut menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menambah jabatan wakil menteri (Wamen).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri.
Saat ini, total wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju sebanyak 17 jabatan.
Adib Miftahul menilai, bahwa langkah Jokowi tersebut tidak lain adalah untuk mengakomodasi para pendukungnya dengan cara bagi-bagi kue kekuasaan.
"Saya kira, Pak Jokowi ini mengingkari teori efektivitas yang selalu disebut olehnya sendiri. Bagi-bagi kue ini juga cenderung menggemukkan kabinet," jelas Adib Miftahul kepada GenPI.co, Minggu (9/1).
Tidak hanya itu, hal tersebut menurut Adib Miftahul juga berujung pada ingkar terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja.
"Terkait Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan akan menggelar pemilu serentak, saya kira kurang tepat juga," ungkapnya.
Sebab, menurut Adib Miftahul, struktur di kementerian tersebut sudah gemuk.
Dirinya lantas menyarankan, tugas wakil menteri itu seharusnya dilimpahkan pada bawahan menteri seperti Dirjen.
"Seharusnya Dirjen bisa dimaksimalkan. Jadi, tidak perlu mengangkat wakil menteri. Butuh evaluasi yang dilakukan Pak Jokowi. Menurut saya, efektifitas itu lebih baik digerakkan secara internal," ungkapnya.
Menurut Adib, mengangkat dan menambah sumber daya eksternal seperti wakil menteri tidak efektif.
Pasalnya, selama ini tugas dan kinerja wakil menteri di kementerian lain tidak efektif.
"Karena tugas dan kinerjanya juga tidak jelas juga. Bisa kita lihat selama ini, lebih baik fungsikan dan maksimalkan internal Kemendagri saja," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News