GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyarankan agar kursi wakil menteri dalam negeri diisi oleh kalangan profesional.
Fernando mewanti-wanti agar jabatan itu nantinya jangan sampai diisi oleh tokoh dari kader parpol tertentu.
"Ini penting untuk menjaga netralitas," kata Fernando kepada GenPI.co, Kamis (6/12).
Fernando mengatakan, netralitas merupakan hal penting yang wajib menjadi dasar di kementerian tersebut.
Sebab, Kementerian Dalam Negeri akan berperan penting dalam masa peralihan sebelum Pilpres 2024 digelar.
"Netralitas ini harus dijaga agar penunjukkan Penjabat Kepala Daerah berjalan lancar," katanya.
Pada tahun ini saja misalnya, ada 101 Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya.
Semua daerah itu kemudian akan diisi oleh penjabat kepala daerah sampai akan ada Pilkada 2024.
Dalam penunjukkan penjabat ini, tentu perlu kehati-hatian dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengisinya dengan orang-orang berkompeten, bukan hanya untuk kepentingan parpol tertentu.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo yang baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
Salah satu poin di dalamnya ialah penambahan jabatan wakil menteri untuk membantu Mendagri Tito Karnavian.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News