GenPI.co – Wacana Pariwisata Halal sempat bergulir dan menjadi polemik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ribur-ribut itu pun berbuntut pada digugatnya Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang sebelumnya dibentuk melalui Keputusan Presiden No.32 tahun 2018.
Presiden Joko Widodo pun buka suara terkait hal itu. Ia mengatakan, pemerintah harus berorientasi kepada rakyat. Jika rakyat memang tidak menginginkan keberadaan BOP, tidak perlu lagi dilanjutkan.
“Kita ini berorientasi ke rakyat, udah. Kalau badan otoritas nggak memberikan keuntungan kepada rakyat, nggak usah,” ucap Jokowi kepada Wartawan, Rabu (10/7) di Labuan Bajo.
Baca juga:
Apa Filosofi Motif Tenun yang Dipakai Jokowi di Labuan Bajo?
6 Ekor Komodo Selundupan Dilepas di Pulau Ontoloe NTT
Bisa Foto Bareng Jokowi, Ranger TNK: Beda dengan Presiden Dulu
Jokowi Kunjungi Puncak Waringin, Area Wisata Baru di Labuan Bajo
Saat ditanya soal wacana penerapan Pariwisata halal di destinasi wisata super superprioritas itu, Jokowi juga menegaskan bahwa keinginan masyarakat yang harus diutamakan.
"Ya, saya sampaikan, kalau tidak, stop. Udah, gampang. Masyarakat nggak mau, stop. Karena di sini juga ada bupati ada gubernur. Lah untuk apa (ada BOP),” ujar Jokowi.
Ia menambahkan, kewenangan terkait pariwisata Labuan Bajo diberikan kepada daerah.
Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, Kepala Negara ditemani beberapa pejabat terkait. Mereka antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, serta Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula.
Dalam jadwal kegiatan, Presiden dan rombongan melihat pembangunan Pusat Cinderamata Puncak Waringin serta meninjau Bandar Udara Komodo.
Selain itu, mereka juga dijadwalkan mengunjungi Pulau Rinca dan meninjau langsung Proyek Penyebrangan Pelabuhan yang sedang direncanakan pengembangannya.
Simak juga video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News