GenPI.co - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta kepada seluruh gubernur untuk membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi.
Sebab, hingga saat ini, masih ada Bupati atau Wali Kota di Indonesia yang masih belum melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah, Rabu (1/12).
"Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural," jelas Mahfud MD.
Selain 59 kabupaten kota, ada 6 kabupaten/kota pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi tahun ini tidak melaporkan.
Untuk itu, Mahfud MD pun mendorong agar para Gubernur bisa melakukan evaluasi menyeluruh di Kabupaten atau Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi tersebut.
"Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada saudara-saudara para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi, serta mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi," tegasnya.
Mahfud MD pun berharap seluruh jajaran kementerian terkait bisa membantu untuk melakukan pembinaan, khususnya Kemenpan RB.
"Kemenpan RB diharapkan nanti dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama dari waktu ke waktu," jelasnya.
Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan beberapa pejabat terkait.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News