GenPI.co - Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) LIPI Adriana Elisabeth meminta pemerintah dalam hal ini TNI dan Papua untuk saling mendengar, sebelum memutuskan pendekatan apa yang cocok dilakukan.
Sebelumnya, Panglima TNI Andika Perkasa memang menyuarakan akan membuat pendekatan baru terhadap penanganan keamanan di Papua.
Selain saling mendengar, Adriana juga meminta TNI buka-bukaan soal kehadirannya di Papua.
"Sampaikan ke masyarakat Papua, tugas utama TNI di sana apa? Kalau ada distorsi, harus dijelaskan," kata Adriana kepada GenPI.co, Jumat (26/11).
Misalnya, kenapa TNI dilibatkan dalam penanganan separatisme di Papua, lalu mengapa ada penambahan pasukan di beberapa di daerah mereka.
Penjelasan ini penting agar masyarakat Papua bisa memahami bahwa wilayah ini bagi Indonesia punya arti penting.
Alhasil, tidak ada salah paham, baik dari aparat maupun masyarakat Papua.
"Jadi, memang pemerintah punya kepentingan di sana. Maksudnya, bukan kehadiran aparat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat," katanya.
Sebaliknya, masyarakat Papua juga diberi waktu untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma.
Sebab, tak jarang jika ada warga Papua yang bersuara, isu yang berkembang sering kali soal Papua Merdeka.
Padahal, tidak semua hal bisa dikaitkan dengan hal-hal tersebut.
"Masyarakat juga perlu menyampaikan isu lain. Separatisme ini kan isu kecil, tetapi dibesarkan," katanya.
Adriana lantas menyoroti isu-isu mendasar lain yang seharusnya mendapat porsi yang sama untuk diperhatikan.
Misalnya, soal hak pendidikan, sanitasi, listrik, yang mana harus juga dicari solusinya.
"Setelah saling mendengar, bagaimana keduanya lantas memutuskan untuk menghentikan konflik," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News