GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan terkait teguran yang diterima oleh Anggota DPR RI Fadli Zon.
Seperti diketahui, Fadli Zon diberi teguran oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lewat Sekjen partai yang diungkapkan oleh Jubir Habiburokhman.
"Aneh jika Prabowo menegur Fadli Zon. Kabarnya Jokowi bertanya mengapa oposisi lemah? Sudah seharusnya parlemen itu oposisi terhadap ekskutif," ujar Satyo kepada GenPI.co, Jumat (19/11/2021).
Namun, menurut Satyo, sayangnya DPR hari ini mayoritas malah berperan sebagai humas pemerintah saja dan mengabaikan tugasnya sebagai anggota legislatif.
"Faktanya, terkait banjr di Sintang memang luput dari pengendalian bencana ditingkat Nasional. Padahal skala dan durasi banjir tersebut luar biasa," ungkap dia.
Kendati Jokowi sudah bersuara terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat, namun Satyo menilai pernyataan tersebut hanya sebatas membicarakan sebab.
"Dia tidam memberikan solusi cepat dan tepat dalam pengendalian banjir tersebut. Saya juga heran, kenapa DPR hanya konsen di issu-issu legislasi saja," terangnya.
Di sisi lain, Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa perspektif politik dan ketatanegaraan ada dua kapasitas Fadli Zon.
"Dia anggota Partai Gerindra, di sisi lain ada hubungan pengawas dan yang diawasi," tambah dia.
Menurut Refly, Prabowo tidak boleh menegur bawahannya tersebut. Kendati demikian, dia memperbolehkan apabila keduanya sedang melalui konflik internal partai politik.
"Prabowo adalah bagian dari eksekutif dan Fadli Zon legislatif. Kalau dalam konteks kepartaian, Prabowo boleh dan bisa menegur Fadli," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News