GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti angkat suara terkait dugaan keterlibatan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, kedua menteri yang diduga ikut bermain dalam bisnis tes Covid-19 tersebut yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
"Berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus ini rasanya tidak akan terjadi," jelas Ray Rangkuti kepada GenPI.co, Kamis (11/11).
Menurutnya, masih ada jalan lain untuk mengungkap kasus yang menjadi polemik di era pandemi ini. Salah satunya yakni melibatkan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).
"Yang paling memungkinkan adalah mendesak KPK untuk melakukannya. Akan tetapi, rasa pesimisme saya jauh lebih besar dari optimisme," ungkapnya.
Dirinya mengaku tidak percaya bahwa KPK bisa dan akan melakukan proses pencarian data untuk memastikan bahwa bisnis PCR tersebut benar adanya.
"Mengapa? Karena jelas, KPK sekarang hampir seluruhnya adalah PNS yang secara struktural merupakan bawahan presiden," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menilai sikap Jokowi yang tidak bisa menjawab soal keterkaitan pembantunya berbisnis PCR semakin menguatkan dugaan.
Bukan tanpa alasan, menurut Ray Rangkuti, presiden tidak bisa menjawab terkait sekadar minimnya presentasi keterlibatan, jenis organ yang dilibatkan, atau ketidakterkaitan secara langsung.
"Berapa persen keterlibatan atau jalinan keterlibatannya? Karena, selama hal itu akan menyebabkan apabila dilakukan pada masa menjabat," ucapnya.
Terkait hukum, menurut Ray Rangkuti, ada potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya.
"Berpotensi terjadinya korupsi. Bisa jadi tidak menguntungkannya secara pribadi, akan tetapi hal ini berpotensi menguntungkan kelompok lain yang memiliki ikatan dengan yang bersangkutan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News