GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyoroti soal dua menteri Presiden Jokowi yang diduga melakukan bisnis tes PCR di era pandemi.
Kedua menteri yang diduga terlibat tersebut yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
"Era Soeharto banyak sanak saudara yang turut serta berbisnis dari kebijakan pemerintah, itu saja publik teriak setengah hidup dan dianggap mencederai etika politik,” ujar Dedi kepada GenPI.co, Selasa (9/11).
Tidak hanya itu saja, menurutnya, bisnis-bisnis kalangan kekuasaan juga menjadi salah satu alasan mengapa Presiden ke-2 Soeharto harus lengser.
"Sementara saat ini bukan lagi sanak saudara, tetapi pejabat publik bersangkutan secara langsung turun tangan berbisnis dari kebijakan yang dibuat, ini lebih tidak beretika dibanding era Soeharto,” katanya.
Kendati demikian, dirinya mengaku pesimis dengan langkah yang akan diambil Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak akan memecat keduanya walaupun hal tersebut benar-benar terjadi.
"Tetapi, keputusan memecat mereka, rasanya sangat kecil,” ujarnya.
Lanjut Dedi, kedudukan dan jabatan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sangat berpeluang untuk disalahgunakan.
Oleh sebab itu, dirinya tidak heran apabil ada dugaan bahwa kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dengan bisnis tes Covid-19.
"Mereka pejabat publik, tentu peluang penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Meskipun secara personal mereka tidak terlibat langsung,” ujar Dedi.
Secara politik administratif, lanjut Dedi, bisnis tes PCR tersebut bukanlah sesuatu hal yang menyimpang. Akan tetapi, dari sisi kemanusiaannya tentu sangat berdampak.
“Karena mereka punya kewenangan membuat kebijakan soal yang mereka bisniskan dan dengan leluasa memaksa warga negara untuk menjadi bagian untuk cari keuntungan dalam kondisi krisis,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News