GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher buka suara soal berubahnya peraturan syarat perjalanan dalam waktu singkat.
Menurutnya hal itu merupakan cerminan bahwa koordinasi pemerintah lintas sektoral sangat buruk.
"Jika koordinasi pemerintah buruk, maka peraturan akan mudah dipermainkan,” ucap Netty kepada GenPI.co, Kamis (4/11).
Dia mengatakan, dengan tidak kompaknya pemerintah dalam mengambil keputusan bisa berdampak buruk terhadap rakyat.
“Kementerian satu bilang A dan kementerian lainnya bilang B. Rakyat lah yang bingung dan dirugikan," ujarnya.
Netty prihatin jika ada sesuatu di balik tidak ajegnya sikap pemerintah soal tes PCR.
"Jangan sampai di balik berubah-berubahnya aturan ini karena ada kepentingan bisnis yang disembunyikan,” katanya.
Dia meminta pemerintah tegas terhadap pihak yang memanfaatkan kesempatan di balik tes PCR.
“Pemerintah harus tegas bersikap pada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan 'previlage-nya'," kata Netty.
Netty juga menyoroti aturan terbaru SE Menhub No. 90 Th 2021 yang mewajibkan PCR/Antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi, lebih dari 250 KM.
"Bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana pengawasannya? Apakah dengan mengisi formulir tujuan dan melaporkannya pada Satgas? Ini harus jelas sebelum diterapkan,” ucapnya.
Netty lantas meminta pemeintah untuk tidak membuat aturan yang menambah beban dan kebingungan rakyat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News