GenPI.co - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka suara membantah keras pernyataan Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya banyak menggelar rapat tanpa mengambil keputusan.
Ketua PMI tersebut blak-blakan, bahwa sejumlah keputusan penting di era SBY justru diambil dalam rapat.
Jusuf Kalla pun membeberkan, salah satunya ialah keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 126 persen demi mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2005.
"Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT (bantuan langsung tunai"," jelas Jusuf Kalla dalam keterangannya, Jumat (29/10).
Menurut Jususf Kalla, hal serupa juga dilakukan di pemerintahan SBY saat hendak melakukan konversi minyak tanah ke LPG, yang diambil dalam Sidang Kabinet pada 2006.
Jusuf Kalla mengungkapkan, bahwa keputusan itu membuat defisit APBN terjaga dengan aman.
Selain itu, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas, menurut Jusuf Kalla juga disetujui dalam Sidang Kabinet.
Jusuf Kalla membeberkan, bahwa banyak keputusan lain yang diambil di pemerintahan SBY melalui rapat demi mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti soal perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh.
"Rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani," tegas Jusuf Kalla.
Bahkan, Jusuf Kalla juga menilai, pemerintahan SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan dan cara rapat yang jumlahnya hampir sama setiap tahun.
Menurut Jusuf Kalla, ada keputusan yang diambil di rapat secara langsung dalam rapat, tapi ada juga keputusan yang harus dirapatkan lewat sejumlah pertemuan sebelum keputusannya diambil.
Di era Jokowi, menurutnya, banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai rapat, baik yang bersifat terbatas atau paripurna.
"Hal yang sama pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua," jelas Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan kritik kepada 10 tahun pemerintahan SBY.
Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian PDIP kepada pemerintahan di bawah Jokowi.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas," jelas Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).
"Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News