Pengamat: Jenderal Gatot Lebih Layak Nyapres Dibanding Andika

27 Oktober 2021 16:50

GenPI.co - Pengamat politik Ubedilah Badrun menyoroti temuan hasil survei Lembaga Poltracking Indonesia yang memasukan dua Jenderal TNI dalam hasil survei

Kedua Jenderal tersebut yakni mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Sepertinya sejauh yang saya cermati Gatot Nurmantyo jauh lebih layak untuk menjadi Capres 2024 dibanding Andhika Perkasa,” ujar Ubedilah kepada GenPI.co, Rabu (27/10).

BACA JUGA:  Jenderal Andika Perkasa Bisa Melejit di Pilpres 2024, Analisisnya

Kendati demikian, Ubedilah tetap menilai Andhika Perkasa juga memiliki potensi. Sebab, kedua sosoktersebut memiliki popularitas yang baik sejak menduduki jabatan strategis militer.

“Mengapa Gatot lebih layak dibanding Andhika? Sebabnya dua hal. Pertama Gatot Nurmantyo lebih kaya pengalaman sebagai mantan panglima, kedua lebih jelas dalam politik,” kata Ubedilah.

BACA JUGA:  KSAD Jenderal Andika Perkasa Ungkap Fakta Mengejutkan

Menurut Ubedilah, narasi yang dibawakan oleh Gatot Nurmantyo lebih jelas. Beberapa diantaranya yakni terkait politik dan ekonomi.

“Jika dibanding Andhika Perkasa, dia tidak pernah berbicara substansi soal politik dan ekonomi,” tuturnya.

BACA JUGA:  Jenderal Andika dan Gatot Terganjal Hal yang Sama - Tiket Parpol

Tidak hanya itu, Ubedilah juga mengatakan contoh-contoh narasi yang dibawakan oleh Gatot Nurmantyo.

“Misalnya Gatot lebih jelas bersikap soal ketidakadilan ekonomi, dominasi oligarki dan persoalan tenaga kerja asing,” ujar Ubedilah.

Di sisi lain, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri  mengingatkan hal yang penting untuk dilakukan semua kandidat dari pihak militer.

“Hal yang penting untuk dipastikan adalah kandidat yang berlatarbelakang militer tidak menarik narik institusi TNI ke dalam politik, atau menjadikannya sebagai instrumen politik pemenangan,” katanya.

Dirinya melarang keras perbuatan tersebut. Sebab, menurut Gufron, langkah itu akan merusak profesionalisme militer tanah air. 

“Hal tersebut bukan hanya dilarang, tapi juga akan merusak proesionalisme TNI dan membuka penyimpangan lebih besar yang mengganggu kehidupan politik demokrasi,” tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Agus Purwanto Reporter: Panji

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co