Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Sorot Pemerintah, Isinya Telak

GenPI.co - Pendiri lembaga survei KedaiKopi sekaligus pengamat politik Hendri Satrio menyebutkan pemerintah seperti menilai masyarakat Indonesia bodoh semuanya.

Pasalnya, pemerintah seakan-akan melihat masyarakat tengah pasrah dengan sosok atau tokoh yang akan dicalonkan partai politik dalam pilpres 2024.

"Tak kalah penting, dalam proses menuju ke sana pemerintah tidak melihat rakyat Indonesia ini bodoh semua," ujar Hendri Satrio dalam diskusi virtual KedaiKopi, Jumat (15/10/2021).

BACA JUGA:  Direktur KedaiKopi: Cuitan Natalius Pigai Bukan Bentuk Rasisme

Artinya pemerintah jangan sampai melihat bahwa masyarakat Indonesia pasrah saja dengan apa yang disuguhkan.

"Pemerintah penginnya perpanjangan masa jabatan presiden, terus dinilai masyarakatnya mendukung hal itu. Atau misalnya memundurkan pemilu dengan berbagai alasan," jelas dia.

BACA JUGA:  Pendiri KedaiKopi Blak-blakan: Ini Tanda Demokrasi Masih Ada

Dirinya juga merasa sikap pemerintah yang demikian menjadi presiden buruk bagi bangsa Indonesia.

"Misalnya, oh, masyarakat Indoensia itu apapun kontroversinya, mereka baik-baik saja. Jangan sampai hal itu terjadi," tegas Hendri Satrio.

BACA JUGA:  Pendiri KedaiKopi: Prabowo Subianto Bisa Cetak Sejarah

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah tak menilai masyarakat Indonesia bodoh semuanya.

Di sisi lain, dirinya berharap banyak tokoh yang akan maju pada pilpres 2024.

"Intinya, makin banyak kita memilih pemimpin yang bisa kita pilih di 2024 akan lebih baik," terang dia

Lebih lanjut, menurutnya, banyak sekali pilihan calon presiden dari berbagai klaster, mulai dari kepala derah, menteri, dan wilayah.

Kendati demikian, sayangnya di Indonesia sedang tersandra oleh pilihan yang disuguhkan oleh partai politik.

"Akan tetapi, memang lagi-lagi kita ini terpaku dan tersandera oleh hanya partai politik yang bisa memajukan presiden dan wakil presiden," kata dia.

Dirinya turut mempertanyakan apakah Indoenesia memungkinkan memiliki presiden yang berasal dari luar Pulau Jawa.

"Pertanyaan ini muncul karena leadership yang dimiliki oleh Indonesai dengan luas wilayahnya seperti ini, harusnya memang memungkinkan untuk mendorong calon-calon presiden dari luar Jawa," tutur Hendri Satrio.(*)