Pengamat Bongkar Kerugian Jika Partai Politik di RI Makin Banyak

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo memberi tanggapan terkait munculnya banyak partai politik baru di Indonesia.

Beberapa partai tersebut adalah Partai Ummat dari Amien Rais dan Partai Gelora yang dibentuk oleh Anis Matta serta Fahri Hamzah.

Selain itu, Partai Buruh yang baru-baru ini dideklarasikan ulang oleh Said Iqbal.

BACA JUGA:  Bukan Prabowo atau Puan, Tokoh Besar Ini Muncul Kuat di Pilpres

"Ada beberapa kerugian dari banyaknya partai politik yang menurut saya penting. Semakin banyak partai akan semakin membingungkan para pemilih," ujar pengamat, Kunto kepada GenPI.co, (11/10).

Bahkan, menurutnya informasi yang ada juga tetap akan membingungkan pemilih, karena masyarakat memiliki terlalu banyak pilihan.

BACA JUGA:  Jarak Antara Pilpres dan Pileg dengan Pilkada 2024 Cukup 6 Bulan

"Karena pemilih itu harus mencari informasi yang banyak terkait platform partai-partai ini," katanya

Menurutnya, hal tersebut akan membuat masyarakat kebingungan. Sehingga, publik akan memilih dengan asal atau berdasarkan pengetahuan yang minim saja.

BACA JUGA:  Menantu Amien Rais Sesumbar, Partai Ummat Masuk 5 Besar

"Pada akhirnya, pemilih bisa jadi akan menggunakan pertanda yang mudah dikenali saja untuk memilih, contohnya seperti tokoh atau figur bahkan sekadar gambar partai," tuturnya.

Menurut Kunto, cara publik memberikan suaranya tersebut akan memberikan kerugian berdampak panjang.

Salah satunya adalah membuat masyarakat memilih berdasarkan intuisi, bukan visi misi partai.

"Jadi, para pemilih cenderung melihat tanda dan asal. Tidak mengkaji program dan visi misinya," katanya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengakui bahwa makin banyak partai berarti demokrasi kianmaju.

"Akan tetapi, saya juga lihat bahwa demokrasi masih dimaknai tidak bisa menekan ego atas nama kepentingan kelompok,” ujar Adib.

Oleh karena itu, menurut Adib, makin banyak partai politik justru membuat kubu-kubu dari partai semakin banyak. Bahkan, dirinya juga menilai perkubuan tersebut tak jarang menimbulkan polarisasi.

“Polarisasi yang begitu tinggi juga merupakan tanda dari mundurnya demokrasi, kita ingat 2014 dan 2019, polarisasi hingga kini masih terjadi,” ujarnya.

Bahkan, Adib juga menilai elite partai politik masih memaknai politik yang berlabel demokrasi hanya untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelompok.

“Kalau dibilang untuk kepentingan rakyat? Masih jauh!” tandasnya. (*)