GenPI.co - Peneliti Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Nurliah Nurdin mengatakan bahwa kehadiran perempuan penting dalam skema kebijakan pembangunan global.
Menurut Nurliah, hal tersebut menjadi penting disebabkan oleh komposisi masyarakat setengahnya adalah perempuan.
“Perkembangan pembangunan di dunia saat ini sudah melihat bahwa perempuan adalah agen sosialisasi,” katanya dalam webinar “Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu Menuju Pemilu 2024”, Minggu (10/10).
Oleh karena itu, isu permasalahan terkait perempuan tak akan terselesaikan tanpa kehadiran mereka.
“Solusi yang ditawarkan oleh laki-laki akan berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.
Nurliah memaparkan bahwa HAM menjamin hak yang sama di segala bidang bagi perempuan dan laki-laki.
Hal tersebut menuntut kesempatan yang lebar untuk perempuan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan urusan publik.
“Dalam demokrasi, ada istilah ‘numbers count’, sehingga jika jumlah perempuan kurang dalam pengambilan kebijakan, isu kepentingan perempuan akan sulit disuarakan,” paparnya.
Direkrut STIA LAN Jakarta itu menjelaskan bahwa ada perbedaan antara gaya negosiasi antara aktor politik perempuan dan laki-laki.
Sri menuturkan bahwa ketika laki-laki mengambil keputusan, hasilnya cenderung ‘win-lose solution”, sehingga ada pihak yang menang dan kalah.
“Sementara itu, perempuan cenderung mengambil ‘win-win solution’, sehingga ada kecenderungan untuk mempertimbangkan secara hati di situ,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News