GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan tanggapannya terkait demo BEM SI yang menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ngorang, tak ada yang salah dari demonstrasi yang dilakukan oleh BEM SI.
“Demonstrasi adalah hak semua warga negara untuk mengekspresikan tuntutannya dalam sistem demokrasi,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (29/9).
Ngorang mengatakan bahwa semua lapisan masyarakat pun diperbolehkan untuk menuntut sesuatu.
“Hari Selasa pun ada demo tandingan yang mendukung keputusan KPK. Itu pun tidak apa-apa,” katanya.
Namun, pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu menilai bahwa dalam demo tersebut tetap ada masalah.
“Masalah dari demonstrasi itu apakah tuntutan para demonstran akan dipenuhi atau tidak,” tuturnya.
Selain itu, Ngorang menilai bahwa demonstrasi BEM SI seakan tak mengakui keberadaan dan keabsahan dari tes wawasan kebangsaan (TWK).
TWK yang sudah disusun sedemikian rupa pun menjadi tak dianggap oleh BEM SI.
“TWK itu memang untuk menyeleksi siapa yang boleh jadi ASN dan tidak,” ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News